Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap sistem prosentase ujrāh/fee dalam pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Agustin, Reza Rizki (2020) Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap sistem prosentase ujrāh/fee dalam pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Reza Rizki Agustin_C92216198.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan datanya diperoleh melaui teknik wawancara dan dokumenter. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitif dan kesimpulannya diperoleh melalui logika, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan, Sistem prosentase ujrāh terhadap pembiayaan dana talangan haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian merupakan dasar pembebanan kewajiban ujrāh yang berasal dari akad Kafālah bil ujrāh dan wakālah bil ujrāh yang ditentukan dalam bentuk prosentase tertentu yakni 1,5% perbulan dari jumlah talangan yang diajukan nasabah. Menurut analisis hukum Islam sistem prosentase ujrāh terhadap pembiayaan dana talangan haji, dilihat dari unsur penggunaan akad Kafālah bil ujrāh tidak sah, karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi, sebab tidak ada ikatan utang piutang sebelumnya antara Makfūl ‘anhu (nasabah) dan Makfūl lahu (Kemenag). Jika dilihat dari unsur penetapan sistem prosentase ujrāhnya masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam, karena akad Kafālah yang disertai dengan ujrāh/imbalan tidak boleh dijadikan lahan untuk memupuk keuntungan, tidak boleh dipersyaratkan dan tidak boleh memberatkan. Dan penetapan ujrāh dalam bentuk prosentase dari talangan pokok merupakan imbalan jasa yang hukumnya haram, hal ini didukung dengan adanya pendapat para ulama kontemporer yang menyatakan bahwa sistem imbal jasa dalam bentuk prosentase dari talangan pokok yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan belum sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, penetapan sistem prosentase ujrāh belum sesuai dengan fatwa tersebut. Karena sistem prosentase secara otomatis akan membuat besar ujrāh ditetapkan berdasarkan besar kecilnya jumlah talangan yang diberikan dan membuat nominal ujrāh tidak tetap. Dari hasil kesimpulan tersebut, penulis menyarankankan dari sisi normatif agar Fatwa DSN MUI membuat Fatwa tentang Kafālah bil ujrāh dan wakālah bil ujrāh secara terperinci lagi terutama dalam hal penetapan ujrāh. Kemudian dari sisi praktis, agar KSPS BMT UGT Sidogiri mempertimbangkan pengambilan ujrāh dalam bentuk sistem prosentase agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji agar keberangkatan haji tidak mengarah dan tidak terjebak dengan praktik riba. Serta agar Pemerintah untuk lebih menertibkan praktik pembiayaan dana talangan haji yang ada di seluruh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.