Implementasi diversi anak dalam tindak pidana pencurian perspektif hukum pidana Islam: studi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syahnaz, Bunga Nuruliah (2020) Implementasi diversi anak dalam tindak pidana pencurian perspektif hukum pidana Islam: studi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Bunga Nuruliah Syahnaz_C93216068.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi atau penerapan diversi bagi anak yang menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/PN Mre. Data penelitian didapat melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) yang diperoleh dari bahan kepustakaan berdasarkan norma serta perundang-undangan yang telah berlaku dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa wajib diupayakan diversi dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Bentuk ideal perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan yaitu mengenai diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam melindungi dan menghormati hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal. Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatannya yang dilakukan anak karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan meja hijau. Kedua, alternatif diversi tersebut sesuai dalam hukum Islam, dalam hal ini penulis menggunakan teori al-shulh bagaimana konsep diversi. Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/PN Mre bahwa anak dihukum melalui segala pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana atas pencurian yang dilakukan anak dengan hukuman ta῾zi>r berupa penjara 2 bulan. Hukuman tersebut diberikan sebagai ta’dib (pembinaan) agar anak menyesali perbuatannya sebagai efek jera dan diharapkan anak masih bisa membangun masa depan yang lebih baik dengan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: Pertama, lebih diperhatikan lebih lanjut dan teliti atas penerapan peradilan anak dalam pembuktian adanya perbuatan tindak pidana agar aparat penegak hukum yang terlibat. Kedua, pemerintah memberikan sosialisasi hukum tentang perlindungan anak sebagai masa depan bangsa menjadi upaya penerapan pertanggungjawaban hukum yang adil.