Analisis hukum islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta nomor 0519/pdt.g/2013/pa.ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi murābaḥah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusuma, Nida Lintang (2020) Analisis hukum islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta nomor 0519/pdt.g/2013/pa.ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi murābaḥah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nida Lintang Kusuma_C92216188.pdf
Download (1MB)

Abstract

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yuridis, selanjutnya kesimpulan diperoleh melalui logika deduktif. Yaitu proses analisis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Surakarta. Hasil penelitian menyimpulkan, duduk perkara gugatan tentang penjualan barang jaminan dianggap merugikan penggugat, dalam hal ini penggugat meminta majelis hakim untuk membatalkan penjualan barang tersebut. Setelah ditelaah dan dikaji atas gugatan itu, majelis hakim memutuskan menolak isi gugatan tersebut dengan pertimbangan hukum pasal 1352 dan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 181 HIR, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 tentang ingkar janji sebagai pertimbangan hukum. Tergugat telah melakuakn perbuatan melawan hukum atas pelelangan barang jaminan penggugat tidaklah benar. Sehingga penjualan yang dilakukan pihak tergugat sah berdasarkan pasal 11 ayat (2) butir e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sedangkan menurut hukum Islam eksekusi barang jaminan sebelum jatuh tempo tidaklah sah. Karena eksekusi barang jaminan pembiayaan murābaḥah ini harus menunggu pelunasan jatuh tempo. Dari hasil kesimpulan tersebut, penulis menyarankan dari sisi secara praktis setiap nasabah sebaiknya ketika melakukan peranjian pembiayaan dengan lembaga keuangan harus lebih berhati-hati demi meminimalisir terjadinya sengketa. Lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah, diperhatikan dalam segi prinsip 5P dan 7P. Selain itu lebih mengutamakan prinsip bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa’ (4) ayat 126 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Secara normatif kepada majelis hakim, supaya berhati-hati dalam memutuskan perkara karena putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangat berpengaruh besar kepada kedua belah pihak. Sebaiknya majelis hakim mengoptimalkan penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum agar hasil putusan lebih berkualitas.