Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Bojonegoro nomor : 9/pid.Sus/2019/Pn.Bjn tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

khusna, Lutfia mufidhatul (2020) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Bojonegoro nomor : 9/pid.Sus/2019/Pn.Bjn tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lutfia Mufidhatul K_ C93216088a.pdf
Download (9MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” ini memiliki tujuan guna menjawab rumusan masalah mengenai bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga bagaimana tinjauan dalam hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), kemudian penulis mengolah dengan beberapa tahapan-tahapan yakni melalui editing (pemeriksaan kembali keseluruhan data yang telah diperoleh), Organizing (melakukan penyusunan terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh), lalu Analizing yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan pola fikir deduktif sehingga kemudian dianalisis menurut Hukum Pidana Islam. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini ialah bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu majelis hakim disini tidak sesuai dalam menjatuhkan hukuman dengan pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, yang mana hukuman penjara dan hukuman denda juga diberikan oleh Hakim, sehingga Hakim disini menjatuhkan sanksi hukuman secara kumulatif, yang berarti antara hukuman penjara dan hukuman denda sama-sama dijatuhkan keduanya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi, hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan yang sama. Seharusnya disini Hakim dapat memilih salah satu alternatif sanksi hukuman antara hukuman penjara atau hukuman denda, bukan menjatuhkan kedua-duanya. Pada sifat alternatif ini ditandai dengan adanya ciri khas kata “atau”, sehingga kata “atau” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan suatu bentuk alternatif pilihan dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan dalam hukum pidana islam tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam jarimah takzir, karena jarimah takzir sendiri ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar aturan perundang-undangan sehingga dapat mengancam keselamatan orang lain