Tinjauan fiqh siyasah tentang pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ilahiyah, Hibbi Rohmah (2020) Tinjauan fiqh siyasah tentang pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hibbi Rohmah Ilahiyyah_C05216020.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018” untuk menjawab pertanyaan pertama, Bagimana pertimbangan hukum hakim tentang pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018. Kedua, Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh melalui metode dokumenter yaitu dengan mengumpulkan buku, penelitian hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan metode deskriptif dan teori hukum Islam yaitu fiqh siya>sah yang kemudian disimpulkan dengan pola piker deduktif. Hasil penelitian ini yaitu pertama, dikabulkannya permohonan judicial review dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang artinya ASN yang melakukan kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat. Kedua, menurut teori siya>sah qada>iyah, sebagai salah satu lembaga peradilan putusan hakim Mahkamah Konstitusi sudah dinilai adil karena ASN yang melakukan kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah mengambil hak yang bukan miliknya. Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar menjadi tambahan ilmu mengenai hukum positif tentang pemberhentian tdiak dengan hormat ASN karena korupsi menruut Putusan Mahkamah Konstitusi karena ASN dianggap telah mengkhianati sumpah untuk taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan putusan tersebut sudah dinilai adil. Jika ASN melakukan korupsi maka harus diberi hukuman yang sesuai yaitu diberhentikan dengan tidak hormat. Sebagai ASN yang baik diharapkan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab serta taat terhadap aturan yang ada agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar.