Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman : Studi Putusan Nomor 322/PID.SUS/2018/PN.MJK

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kibarniyazid, Muhammad Willy Fatta (2020) Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman : Studi Putusan Nomor 322/PID.SUS/2018/PN.MJK. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Willy Fatta Kibarniyazid_C03216031.pdf
Download (19MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk)” ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research) guna menjawab pertanyaan tentang : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman putusan nomor 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk? Jenis penelitian yaitu penelitian kajian pustaka (library research) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktiif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 322/Pid.Sus/2018/PN.Mjk adalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku membeli narkotika golongan I bukan tanaman, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara kepada para terdakwa selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana hakim memberikan hukuman dengan pidana penjara yang berada dibawah ketentuan minimum, karena para terdakwa bersedia untuk terus terang dan mengakui perbuatannya serta para terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, sehingga dalam lingkup hukum keduanya dianggap tergolong narapidana baru. Dalam tinjauan hukum pidana Islam perbuatan para terdakwa dihukum dengan hukuman ta’zir karena ketentuan jumlah dan ukuran hukuman yang menentukan adalah ulil amri (pemerintah atau penguasa). Dihukum ta’zir karena didalam Al-Qur’an dan hadis tidak dijelaskan mengenai kejahatan narkotika baik dalam segi penjua atau pengedar, pemakai atau pembelinya, sehinggah narkotika tergolong jenis barang yang baru yang mana pada zaman Rasulullah dan para sahabat belum ditemukan, tetapi narkotika disamakan kadarnya dengan khamar yang bahkan memiliki dampak lebih buruk dari pada hal yang disamakan tersebut. Berdasarkan dari paparan di atas, dampak dari narkotika sangat merugikan untuk perseorangan maupun penerus generasi bangsa yang sebagian besar dikalangan remaja. Dengan adanya suatu peraturan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan bisa menyadarkan masyarakat bahwa narkotika membawa efek buruk dan bisa merusak masa depan generasi bangsa serta hukuman yang didapat akibat dari memperjual belikan, mengedarkan, maupun memakai narkotika. Seharusnya aparat birokrasi hukum seperti hakim, bisa mempertimbangkan kembali terkait hukuman yang diberikan agar lebih bijaksana serta tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya.