Analisis hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri kepanjen nomor 785/Pid.B/2017/Pn.Kpn tentang tindak pidana pencurian

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Shofani, Syahrinda (2020) Analisis hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri kepanjen nomor 785/Pid.B/2017/Pn.Kpn tentang tindak pidana pencurian. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Syahrinda Nurfia Shofani_C93216152.pdf
Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang kemudian dianalisis mengunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan analisis pertimbangan hakim, kasus pencurian yang berkaitan dengan putusan nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn mengalami kekurangan dalam penjatuhan Pasal dalam KUHP, yang mana putusan ini hanya mengacu pada KUHP pasal 363 ayat (1) ke-4 padahal seharusnya hasil yang diputus yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Pasal 364 KUHP. Unsur yang ada di pasal 364 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Hakim memperberat hukuman karena ditakutkan hukum akan dibuat permainan oleh pelaku tindak pidana, mengingat batasan nominal pada PERMA No 2 tahun 2012 cukup tinggi, sehingga kasus pencurian tersebut tidak dapat dipidana dan tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya. Ditinjau dalam hukum pidana Islam pelaku tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena batasan nominal yang dicuri oleh pelaku tidak mencapai nisab yang sudah di tetapkan oleh jumhur ulama. Hukuman ta’zir diberikan karena salah satu syarat untuk dilaksakannya hukuman potong tangan adalah harta yang dicuri harus sampai nisabnya.