Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara illegal: studi putusan pengadilan negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Prastika, Meiga Ajeng (2020) Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara illegal: studi putusan pengadilan negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Meiga Ajeng Prastika_C03216024.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu bedah putusan dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy kurang sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yaitu pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang mana Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun tanpa denda yang menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang merupakan logika hukuman kumulatif. Yang mana hukuman penjara dan hukuman denda harus dijatuhkan keduanya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon dapat ditinjau dari beberapa segi jarimah yaitu jarimah sariqah dan hirabah tetapi ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi maka penjatuhan hukuman dalam penebangan pohon ini termasuk hukuman ta’zir. Ditinjau berdasarkan macam-macam hukuman dikenakan hukuman takzir yang berkaitan dengan hukuman kemerdekaan seseorang yakni di penjara selama waktu yang telah ditentukan oleh hakim dan hukuman yang berkaitan dengan harta yang seharusnya dijatuhkan terhadap para terdakwa, akan tetapi dalam putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN>.Mjy ini tidak dijatuhkan oleh hakim. Dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan kepada penegak hukum, terutama hakim hendaknya cermat dalam menjatuhkan Putusan, guna terciptanya suatu Putusan yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan. Serta penulis mengharap kepada masyarakat untuk menaati peraturan guna menjaga kelestarian hutan Indonesia.