Tinjauan fiqih siyasah terhadap fungsi hak angket DPR setelah pembatalan kewenangan pemanggilan paksa berdasarkan asas checks and balances

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kamiliya, Firdausil (2020) Tinjauan fiqih siyasah terhadap fungsi hak angket DPR setelah pembatalan kewenangan pemanggilan paksa berdasarkan asas checks and balances. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Firdausil Kamiliya_C95216065.pdf Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana fungsi hak angket DPR setelah adanya pembatalan kewenangan pemanggilan paksa berdasarkan asas checks and balances serta menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap fungsi hak angket DPR setelah adanya pembatalan kewenangan pemanggilan paksa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi dan juga studi pustakan (library research). Selain itu teknis analisis data yang digunakan yakni menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni dengan cara menganalisa bahan – bahan yang didapat sehingga dapat diolah untuk mendapatkan penguraian terhadap data informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan selanjutnya juga dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yakni fiqih siyasah. Selain itu juga digunakan metode deduktif yakni penggunaan metode untuk mengerucutkan pembahasan kepada kewenangan pemanggilan paksa yanng dimiliki DPR. Adanya pembatalan terhadap kewenangan pemanggilan paksa yang dimiliki DPR ini kemudian menimbulkan implikasi terhadap DPR, yakni DPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa dalam menjalankan fungsi pengawasannya, kemudian penggunaan hak angket yang dimiliki DPR hanya dapat digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah tidak lagi dapat digunakan untuk setiap orang apalagi untuk rakyat. Sedangkan dalam fiqih siyasah DPR masuk dalam kategori siyasah dusturiyah yang kewenangan dan tugasnya mirip dengan ahl al-h{all wa al-‘aqd, namun dalam pemerintahan Islam tidak dikenal adanya kewenangan bagi ahl al-h{all wa al-‘aqd untuk melakukan pemanggilan paksa, selain itu fungsi pengawasan yang dimiliki ahl al-h{all wa al-‘aqd ditujukan untuk mengawasi perilaku pemimpin. Penulis berharap pelaksanaan asas checks and balances dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan cita – cita yang diharapkan semenjak adanya amandemen UUD 1945, selain itu pula diharapkan untuk lembaga – lembaga negara tidak kemudian mementingkan kepentingan kelompok pribadi. Selain itu diharapkan pula wakil rakyat dapat lebih terbuka lagi untuk mendengar aspirasi dari rakyat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kamiliya, Firdausil firdausilk.fk@gmail.com C95216065
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Achmad achmadyasin650@gmail.com 2027076702
Subjects:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Fiqih siyasah; hak angket DPR; pembatalan kewenangan; pemanggilan paksa; asas checks and balances
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Firdausil Kamiliya
Date Deposited:	25 Sep 2020 11:35
Last Modified:	25 Sep 2020 11:35
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/44218

Actions (login required)

View Item