KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Bashori, Dhofir Catur (2015) KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview	Text Cover.pdf Download (938kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (565kB) | Preview
Preview	Text Bab 2.pdf Download (775kB) | Preview
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
Preview	Text Bab 5.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (283kB) | Preview

Abstract

Tesis yang berjudul “Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Pertama, Bagaimana Prosedur Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta Penyelesaian Sengketa Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, Bagaimana Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada setelah lahirnya UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Data dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, telaah pustaka, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun tersebut dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normativ yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Dalam analisis yuridis normatif, mempergunakan bahan-bahan kepustakaan hukum dan undang-undang sebagai sumber data utama.
Hasil peneltian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemda menyatakan bahwa, penyelenggara Pemilukada adalah KPUD Propinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pemilukada melalui 2 tahapan, yakni tahapan Persiapan dan tahapan Pelakasanaan. Selain itu, dalam Undang-undang ini, kompetensi mengadili sengketa hasil pemilukada menjadi kompetensi Mahkamah Agung berdasarkan pasal Pasal 106 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian komptensi mengadili sengketa Pemilukada dialihkan dari MA ke MK berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Dan ditegaskan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Setelah berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, komptensi mengadili sengketa Pemilukada dialihkan kepada Badan Peradilan Khusus. Hal ini berdasarkan Pasal Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota. Akan tetapi selama belum terbentukanya Peradilan Khusus tersebut, penyelesaian sengketa Pemilukada masih menjadi kompetensi MK berdasarkan Pasal 157 ayat (6). Pembentukan Peradilan khusus tidak bisa dilepaskan dari banyaknya sengketa pemilukada yang masuk ke MK, sehingga menggangu tugas utama MK sebagai pengawal konstitusi.
Oleh sebab itu, badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pemilukada harus segera dibentuk. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat fokus dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, peran lembaga-lembaga lainnya, seperti DKPP, BAWASLU, dan KPU harus dimaksimalkan guna meminimalisir terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Abdullah
Creators:	Creators Email NIM Bashori, Dhofir Catur UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Kompetensi Mahkamah Konstitusi; Pemilukada; UU Pemilukada
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited:	03 Feb 2016 02:36
Last Modified:	03 Feb 2016 03:46
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/4426

Actions (login required)

View Item