Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana perdagangan orang di Bangkinang Riau: studi putusan nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pradana, Muhammad Fachrul Arya (2020) Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana perdagangan orang di Bangkinang Riau: studi putusan nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Fachrul Arya Pradana_C03216029.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research) guna menjawab pertanyaan tentang :1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. tentang tindak pidana perdagangan orang? Jenis penelitian yaitu penelitian kajian pustaka (library research) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktiif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn adalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara kepada para terdakwa selama selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana hakim memberikan hukuman dengan pidana penjara yang berada dibawah ketentuan minimum, karena para terdakwa bersedia untuk terus terang dan mengakui perbuatannya serta para terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, sehingga dalam lingkup hukum keduanya dianggap tergolong narapidana baru. Dalam tinjauan hukum pidana Islam perbuatan para terdakwa termasuk kedalam jarīmah ta’zīr yang telah membahayakan kepentingan umum, oleh sebab itu hukuman yang menentukan adalah ulil amri (pemerintah atau penguasa) dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dihukum ta’zīr karena didalam Al-Qur’an dan hadist tidak dijelaskan mengenai kejahatan pidana perdagangan orang. Berdasarkan dari paparan di atas, dampak dari perdagangan orang sangat merugikan pihak korban dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya suatu peraturan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan bisa menyadarkan masyarakat bahwa tindak pidana perdagangan orang ini membawa efek buruk, dapat merugikan pihak korban/korban, dan meresahkan masyarakat. Seharusnya aparat birokrasi hukum seperti hakim, bisa mempertimbangkan kembali terkait hukuman yang diberikan agar lebih bijaksana serta tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya.