TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETENTUAN DALAM HAL IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN PERPU OLEH PRESIDEN

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmawati, Nurlaili (2015) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETENTUAN DALAM HAL IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN PERPU OLEH PRESIDEN. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview	Text cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (508kB) | Preview
Preview	Text Bab 2.pdf Download (624kB) | Preview
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
Preview	Text Bab 5.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (254kB) | Preview

Abstract

Tesis ini merupakan hasil library research dengan metode penelitian kualitatif yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perpu Oleh Presiden”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana parameter untuk menetapkan Perpu oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa serta Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat penetapan Perpu oleh Presiden.
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskripstif-analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas permasalahan tentang penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam hitungan hari yang telah menimbulkan disharmoni antara eksekutif dan legislatif, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori konsep darurat dalam hukum islam serta parameter kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu menurut pakar hukum tata negara kemudian ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Parameter untuk menetapkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan memaksa yaitu apabila di suatu negara terjadi kekosongan hukum; adanya unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat) baik dari dalam ataupun luar yang akan mengancam eksistensi / keberlangsungan suatu negara; adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity) dimana Presiden harus segera melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan pemerintahan; adanya unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia, dengan keterbatasan waktu tersebut Presiden harus bertindak dengan cepat dan tepat untuk mengeluarkan kebijakan, untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat darurat diperlukan solusi yang lebih besar dari bahaya tersebut supaya bahaya yang terjadi di suatu negara bisa dihapuskan atau ditekan dengan upaya yang lebih besar; dan/atau adanya keadaan yang mendesak (emergency), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Kedua, Islam memberikan kelonggaran untuk berijtihad menemukan suatu hukum / membuat peraturan untuk menyelematkan keberlangsungan suatu negara apabila terjadi keadaan darurat yang dasarnya tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan Hadits, kelonggaran yang diberikan oleh Islam tentunya juga masih dibatasi oleh syari’at serta untuk kemaslahatan seluruh umat.
Dari simpulan tersebut hendaknya Presiden tidak boleh menyalahgunakan kewenangan istimewa dibidang legislasi untuk menerbitkan Perpu. Apalagi membatalakan undang-undang dengan Perpu dalam hitungan hari. Karena kesewenangan akan menimbulkan kediktatoran dan alangkah baiknya jika DPR bersama Presiden membuat peraturan/pakem yang jelas mengenai parameter kegentingan memaksa supaya ketentuan “dalam hal ihwal kegentingan memaksa” bisa dipandang obyektif oleh semua pihak

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Titik Triwulan Tutik
Creators:	Creators Email NIM Rahmawati, Nurlaili UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Subjects:	Fikih Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Fiqh Siyasah; Ketentuan; Kegentingan Memaksa; Penetapan Perpu; Presiden
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited:	03 Feb 2016 02:59
Last Modified:	03 Feb 2016 03:46
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/4430

Actions (login required)

View Item