Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu: studi putusan Pengadilan Negeri Mura Enim nomor: 275/pid.sus/2019/Pn.Mre

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maftukha, Maftukha (2020) Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu: studi putusan Pengadilan Negeri Mura Enim nomor: 275/pid.sus/2019/Pn.Mre. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Maftukha_C93216135.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre tentang sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 275/Pid.Sus/2019/Pn. Mre tentang sanksi tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu? Dalam menjawab pertanyaan diatas, langkah awal yang dilakuakan oleh penulis ialah mengkaji dan meneliti untuk memecah masalah tersebut dengan menggunakan metode kualitatif atau penelitian kepustakaan yakni dengan teknik pengumpulan data dengan mentelaah putusan pengadilan negeri muara enim nomor 275/pid.sus/2019/pn.mre serta menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sedangkan untuk menganalisis penelitian menggunakan teknik deskriptif yang mana didalamnya menjelaskan mengenai kronologi kasus serta menggunakan teknik deduktif dengan memaparkan teori yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian memaparkan teori yang bersufat khusus yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Mre. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, putusan pengadilan negeri muara enim nomor 275/pid.sus/2019/pn.mre tentang tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu tidak sesuai dengan asas legalitas. Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Dalam hal ini jelas bahwa hakim telah memutus perkara tersebut di bawah batas minimum pidana penjara yang telah ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. kedua, menurut hukum pidana islam, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah sesuai dengan hukuman ta’zir, yangmana jumlah dan ukuran hukuman ta’zir itu sendiri diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada para penegak hukum khususnya hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas legalitas dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.