Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember N0. 279/Pid.BLH/2018/PN.JMR tentang distribusi kayu hasil ilegal

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yuwandi, Cika Shabrina (2020) Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember N0. 279/Pid.BLH/2018/PN.JMR tentang distribusi kayu hasil ilegal. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Cika Shabrina Yuwandi_C93216123.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan putusan Pengadilan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menurut hukum pidana islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap terdakwa adalah pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun @2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatukan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Analisis hukum pidana islam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk tindakan perusakan lingkungan yang berdampak pada ekosistem yang ada disekitarnya. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman Takzir karena tidak ada ketentuan nass mengenai tindakan pidana ini dan untuk penetapan pelaksanaanya diserahkan kepada u lil a m r i (penguasa) yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesedrajatan atau persamaan manusia serta kemaslahatan umum. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya bagi semua aparat penegak hukum terutama hakim supaya dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.