This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Ulfah, Khoiriyah (2000) PERBANDINGAN ANTARA FIQH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN POLIGAMI. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (602kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (7kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (758kB) | Preview |
|
|
Text
BAB1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB2.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
BAB3.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
BAB4.pdf Download (281kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (695kB) | Preview |
Abstract
Perbedaan yang substansial antara pendapat mayoritas ahli fiqih dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ketika melihat konsepsi poligami sebagai suatu asas yang berupa penilaian kondisional. Kesamaan dan perbedaan diantara keduanya dilatarbelakangi oleh dasr hukum yang dipakai oleh masing-masing berdasarkan tujuan perkawinan itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan poligami menurut ahli fiqh dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang pelaksanaan poligami serta mengapa terjadi persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan poligami menurut ahli fiqh dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang pelaksanaan poligami serta mengetahui terjadinya persamaan dan perbedaan diantara keduanya.
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisa datanya menggunakan metode deskriptif komparatif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, menurut ahli fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedua-duanya sama-sama membolehkan poligami dengan mempersulit pelaksanaannya. Kedua, keduanya sama-sama berpendapat bahwa suami harus bias berbuat adil, dan mampu memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, alasan keduanya membolehkan karena istri tidak memperoleh keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Ketiga, perbedaan antara keduanya meliputi ;
1. Ahli fiqh menganut asas poligami bersyarat sedangkan UU No.1 tahun 1974 menganut asas poligami terbuka.
2. Syarat poligami menurut UU No. 1 tahun 1974 harus ada ijin dari pengadilan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan poligami. Sedangkan bagi ahli fiqh persyaratan tersebut tidak dicantumkan secara langsung.
Ketiga, bahwa persamaan dan perbedaan itu terjadi karena aturan ahli fiqh dibuat oleh para mujtahid berdasarkan acuan nash, diperuntukkan oleh pemeluk Islam yang pembuatannya dipengaruhi kondisi kultur, social dan waktu. Sedangkan UU no.1 tahun 1974 berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia yang diupayakan tidak bertentangan dengan agama-agama yang ada.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Jeje Abdul Rojak | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Perbandingan Fikih Perbandingan Madzhab |
||||||
| Keywords: | Perkawinan; Poligami | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab | ||||||
| Depositing User: | Mr Sulaiman Sulaiman | ||||||
| Date Deposited: | 04 Feb 2016 08:11 | ||||||
| Last Modified: | 04 Feb 2016 08:11 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/4484 |
Actions (login required)
 |
View Item |
