Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi minimum dalam tindak pidana pengangkutan kayu ilegal: studi putusan nomor: 1650 k/pid.sus/2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jamilah, Qurrotu Ainil (2020) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi minimum dalam tindak pidana pengangkutan kayu ilegal: studi putusan nomor: 1650 k/pid.sus/2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Qurrotu Ainil Jamilah_C03216038.pdf
Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan kayu ilegal yakni berasal dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, putusan kasai nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, dan putusan banding nomor 116/PID.SUS/2017/PT KALBAR sebagai bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum sekunder berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan denga penelitian dalam skripsi. Setelah data terkumpul, data di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif dengan tipe penelitian studi dogmatic atau penelitian doktrinal. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa: pertama, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai atau melanggar batas minimum penjara. Berdasarkan undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Terdakwa seharusnya dihukum dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupaih) dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), namun dalam putusan kasasi nomor 1650 K/Pid.Sus/2018, Terdakwa akhirnya divonis dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsider 1 (satu) bulan penjara. Kedua, dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa Suratno tersebut merupakan jarimah takzir sehingga sanksi di tentukan oleh ulil amri dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni untuk para penegak hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya memiliki jiwa keadilan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya pembalakan liar dengan memberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 agar mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan dan agar mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya. Kemudian untuk masyarakat lainnya diharapkan dapat menjaga kelestarian alam hayati maupun non hayati yang akan bermanfaat untuk masa yang mendatang.