Analisis Yuridis terhadap putusan PTA Surabaya No.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby atas putusan PA Jombang No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg tentang Penetapan Hadhanah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulana, Rahmatulloh Panji (2020) Analisis Yuridis terhadap putusan PTA Surabaya No.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby atas putusan PA Jombang No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg tentang Penetapan Hadhanah. Undergraduate thesis, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rahmatulloh Panji Maulana_C91216120.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumentasi untuk mendapatkan sumber data. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan mengenai Putusan PTA Surabaya No.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby atas Putusan PA Jombang No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg, sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit, kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum dan undang-undang yang berlaku yang selanjutnya diterapkan dalam pola khusus yakni data yang diperoleh dari PTA Surabaya No.231/Pdt.G/2019/PTA/Sby atas PA Jombang No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam putusan No.1828/Pdt.G/2018/PA/Jbg dalam putusannya bagian rekonvensi menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, dengan mendasar Pasal 105 KHI dan pertimbangan bahwa ibu tidak terbukti amoral. Sedangkan PTA Surabaya dalam putusan No.231/Pdt,G/2019/PTA/Sby berpendapat lain dengan membatalkan putusan PA Jombang. Putusan tersebut didasarkan pada majlis hakim tingkat pertama telah memutus apa yang tidak dituntut, maka putusan yang demikian telah melanggar prinsip dalam beracara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang sejalan pula dengan rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 pada huruf I sebagaimana tercantum dalam SEMA RI No.3 Tahun 2018 tanggal 16 November yang menyatakan “penetapan hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka hakim tidak boleh menetapkan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.” Hasil penelitan menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Jombang kurang tepat. hal ini dikarenakan dalam mengambil putusan majlis hakim PTA Surabaya kurang jeli dalam memeriksa berkas yang ada, sehingga teori dan aturan yang digunakan kurang tepat. Hendaknya majlis hakim lebih teliti dalam mengkaji dan mempertimbangkan semua aspek yang tercakup dalam permasalahan sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan, khususnya kemaslahatan anak.