This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mubarok, Rois (2020) Tinjauan hukum islam dan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap praktik pengupahan buruh pembuat tusuk sate di Desa Lorong Durin Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.
Text
Rois Mubarok_C02216061.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitia ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan tehnik deskriptif analistis. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola berfikir induktif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang pertama, praktik pengupahan buruh pembuat tususk sate yang terdapat di desa Lorong durin menggunakan sistem upah yang di dapat dari pelanggan (warga), dimana dalam akad ini pihak perusahaan tidak membayar upah buruh yang telah bekerja menyelesaikan pekerjaan membuat tusuk sate yang di miliki oleh perusahaan, buruh hanya mendapatkan upah dari hasil menyelesaikan jasa penajaman ujung tusuk sate yang di miliki oleh warga,. Kesimpulan yang kedua, menurut hukum islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. praktik pengupahan buruh tusuk sate yang di dapat dari pelanggan ini masih belum sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam, karena belum memenuhi rukun dan syarat pengupahan yang terdapat dalam hukum islam, dengan kata lain sistem pengupahan semacam ini batal hukumnya. Namun praktik pengupah ini mengandung banyak kemaslahatan dan juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga pengupahan semacam ini mubah hukumnya atau diperbolehkan karena di pertimbangkan dengan kemaslahatan yang di peroleh oleh masyarakat sekitar. Dan jika di tinjau dari segi ketentuan undang-undang pengupahan buruh pembuat tusuk sate yang di dapat dari pelanggan ini masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di karenakan upah yang akan di dapat oleh buruh tidak menentu besarannya, sehingga besar kemungkinan pendapatan yang di terima oleh buruh akan di bawah upah minimum yang di tetapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah di paparkan di atas, penulis memberikan saran kepada masyarakat, agar kedepannya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, apakah transaksi yang di lakukan itu sesuai dengan hukum islam atau tidak. Dan alangkah baiknya jika pengupahan buruh yang di dapat dari pelanggan ini tidak di lakukan lagi, karena pada dasarnya praktik pengupahan semacam ini tidak sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum Islam | ||||||||
Keywords: | Upah; Gaji; Buruh. | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||||
Depositing User: | SH Rois Mubarok | ||||||||
Date Deposited: | 25 Dec 2020 10:20 | ||||||||
Last Modified: | 29 Dec 2020 02:18 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/45462 |
Actions (login required)
View Item |