Analisis yuridis dan hukum islam terhadap pembatalan perkawinan karena suami di bawah pengampuan : Studi putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mushlih, Haris Al (2021) Analisis yuridis dan hukum islam terhadap pembatalan perkawinan karena suami di bawah pengampuan : Studi putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Haris Almushlih _C91215129.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawawab pertanyaan Bagaimana Analisis Yuridis dan Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan dengan alasan suami masih dalam pengampuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ketika memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan library research, dan adapun dalam teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif . Hasil penelitian dalam analisis yuridis menyimpulan bahwa masalah pembatalan perkawinan yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby ini adalah sah apabila diperbolehkan walinya untuk menikah dan mewakiliya dalam akad, karena dalam kasus ini termohon I masih dalam pengampuan nya, dengan landasan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Secara Hukum Islam tidak pernah melarang perkawinan seorang yang masih dalam pengampuan disebabkan gangguan mental, mengingat pada tujuan dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual dengan baik dan benar serta sebagai lembaga preventif terjadinya kefasikan dan perzinaan. Meski demikian, demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, Islam menganjurkan adanya kematangan mental bagi mereka yang hendak menikah. Dengan adanya kematangan mental ini diharapkan tidak akan timbul kemadaratan sebagaimana tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya.