Analisis hukum islam dan Fatwa Dsn-Mui No. 98/Dsn-Mui/Xii/2015 terhadap Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Halil, Suhailah (2020) Analisis hukum islam dan Fatwa Dsn-Mui No. 98/Dsn-Mui/Xii/2015 terhadap Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text
Suhailah Halil_C92216028.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif. Penelitian menghasilkan sebuah kesimpulan yang pertama, praktik pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya belum berjalan dengan baik, karena praktiknya menimbulkan beberapa persepsi dari masyarakat, ada yang menyalahkan rumah sakit, ada yang menyalahkan dokter, dan juga ada yang menyalahkan program BPJS itu sendiri. Dalam praktiknya keterkaitan antara BPJS dengan Rumah Sakit yaitu mengatur sistem jaminan sosial. Sedangkan Rumah Sakit dengan dokter yaitu menjalankan sistem jaminan sosial. Dan kaitan dokter dengan pasien yaitu melayani jaminan sosial. Semua hanya kurang adanya manajemen yang baik. Kesimpulan yang kedua, menurut hukum islam, mekanisme sewa menyewa (ijarah) di Rumah Sakit Islam Jemursari, menurut hukum islam mekanisme sewa menyewa (ijarah) sudah memenuhi unsur ijarah. Terdapat para pihak yaitu dokter selaku pihak yang menyewakan jasa dan pasien selaku pihak yang menyewa. Kemudian ijab dan qabul terjadi ketika para pihak menaruh upah dan menerima upah, meskipun orang yang melakukan akad pelafalannya tidak dalam satu majelis. Kegiatan ini sudah dianggap sah. Selanjutnya memberi manfaat, ketika dokter melayani pasien maka manfaat dari jasa dokter sudah terjadi. Jika sewa menyewa (ijarah) ditinjau dari rukunnya terdiri dari muajjir dan musta’jir, ijab dan qa>bul, memberi manfaat dan ujrah. Namun dalam konteks, ujrah yang diberikan kepada dokter masih belum sesuai dengan apa yang telah dokter itu kerjakan sehingga dokter tersebut merasa dirugikan. Sewa menyewa antara dokter dan pasien pengguna BPJS di Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya tersebut akadnya fasakh karena ada pihak yang dirugikan. Sedangkan menurut DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 pelayanan program BPJS belum sepenuhnya berjalan lancar dikarenakan banyak faktor yaitu kurangnya sosialisasi, para pihak yang mementingkan kepentingan pribadi, kurangnya manajemen keuangan yang efektif dan lain sebagainya. Dari hasil kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada para dokter seharusnya lebih mengedepankan pelayanan meskipun apa yang diperoleh tidak sewajarnya. Dan untuk pengelola BPJS kesehatan perlu adanya evaluasi mengenai sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.