Tinjauan fiqih siyasah terhadap kewenangan penyidikan bidang perikanan dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang dilakukan TNI AL, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), POLRI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Basofi, Achmad (2020) Tinjauan fiqih siyasah terhadap kewenangan penyidikan bidang perikanan dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang dilakukan TNI AL, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), POLRI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Achmad Basofi_C95216056.pdf
Download (1MB)

Abstract

Teknik penulisan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa, untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik tindak pidana bidang perikanan dibuat pedoman penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan yaitu Kesepakatan Bersama anatara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/DJP2SDKP/2008, No: NO.POL:B/325/II/2008 tentang Standart Operasinoanl dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Dalam kesepakatan tersebut ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Perikanan di wilayah penegelolaan perikanan Indonesia, Penyidik TNI AL di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesiandan perairan Indonesia, serta penyidik POLRI di wilayah perairan Indonesia. Jika ditinjau dengan Fiqih siyasah kewenangan melakukan penyidikan adalah Wali Pidana. Di mana tugas wali pidana adalah melakukam penyidikan dengan mengajak para perilaku keadilan dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang mereka yang berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka.Sehubungan dengan itu maka saran penulis bahwa kewenangan yang dilakukan oleh tiga aparatur negara TNI AL, POLRI, PPNS dapat menimbulkan tumang tindih kewenangan. Maka harus ada pembenahan dari segi regulasi hukum, dalam artian harus ada kesepakatan antara penegak hukum dalam menindak para pelaku tindak pidana perikanan.