Tinjauan fiqh siyāsah terhadap peraturan walikota Surabaya Pasca PSBB Nomor 33 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan New Normal

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wahyudi, Dicky Alief (2021) Tinjauan fiqh siyāsah terhadap peraturan walikota Surabaya Pasca PSBB Nomor 33 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan New Normal. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dicky Alief Wahyudi_C94217079.pdf
Download (4MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya dianalisis secara deduktif sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor.33 Tahun 2020, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan Teori hukum Islam, yaitu Wizarah Al-Tafwīdh dalam Fiqh Siyāsah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020. Dengan berlakunya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Tatanan New Normal di masa PSBB (Pembatasan Sosisal Berskala Besar) dan Pandemi Covid-19, peraturan ini masih belum cukup efektif untuk produktifitas warga Kota Surabaya dikarenakan masih banyaknya warga yang enggan menerapkan protokol kesehatan, salah satu nya adalah physical distancing atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 ini dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perundang-Undangan yang memuat sanksi, yang dimana hakikat pemberlakuan sanksi adalah pengurangan hak masyarakat yang harus diatur dalam melibatkan masyarakat yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya dibutuhkan perubahan yang signifikan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor.33 Tahun 2020 agar terwujudnya keadilan Hak Asasi Manusia dan Penanganan Dampak Pasca Pemberlakuan PSBB, demi tercapainya sistem ketatanegaraan yang baik dan sesuai.