Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I: studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fikri, Aga Reza (2021) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I: studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aga Reza Fikri_C93217072.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil penelitian putusan yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimanakah analisis pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds. Kedua, bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penggunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Kds. Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (library research), yaitu berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I baik berupa sumber hukum primer mapunu sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, putusan yang ditetapkan oleh majelis Hakim dalam putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang didakwakan karena di bawah batas minimal ketentuan, akan tetapi setelah merujuk pertimbangan hakim tentang penjatuhan hukuman di bawah batas minimal ketentuan pasal dapat dibenarkan melalui SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dengan ini majelis Hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi dari tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika itu sendiri dalam hukum Islam dijatuhi jarīmah ta’zīr, penyalahgunaan narkotika masuk dalam kategori kejahatan terhadap diri sendiri (individu) dan kemaslahatan banyak orang (masyarakat) dimana dijelaskan bahwa tindakan kejahatan yang mengandung unsur pribadi dan mempengaruhi kemaslahatan banyak orang dapat dijatuhi hukuman ta’zīr, sedangkan penjatuhan hukumannya ditentukan oleh ulil amri dengan ketentuan yang dapat diubah sesuai dengan bagaimana hukuman tersebut dapat memberikan pelajaran bagi diri pelaku dan juga masyarakat. Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran; pertama, untuk penegak hukum dan keadilan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara dengan memperhatikan berbagai aspek terutama aspek keadilan; kedua, untuk Badan Narkotika Nasional serta pemerintah Republik Indonesia untuk terus menggerakkan program pemberantasan narkotika; ketiga, untuk masyarakat yang agar selalu waspada terhadap bahaya narkotika yang bisa datang kapan saja dan melaui mana saja dengan meningkatkan pengetahuan tentang narkotika.