Kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia di indonesia pada tahun 2016-2017.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sugiarto, Dhika Ramadhani Putri (2021) Kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia di indonesia pada tahun 2016-2017. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dhika Ramadhani Putri Sugiarto_I72215010.pdf
Download (1MB)

Abstract

The issue of human trafficking is a serious problem for Indonesia. Human trafficking cases have increased in 2016-2017. Various efforts have been made by Indonesia to reduce the number of human trafficking, including bilateral cooperation. This study aims to describe the implementation of cooperation between Indonesia and Australia in dealing with human trafficking. The collaboration carried out is the Australia-Asia program to Combat Trafficking in Persons (AAPCTIP). This research is a descriptive qualitative research that uses the theory of international cooperation as a tool of analysis. The results of this study explain that the implementation of AAPCTIP is carried out by involving the National Police, the Attorney General's Office, the Human Trafficking Crime Task Force, PPATK, and LPSK. The program is the form of program funding, training for law enforcement officers, facilitating meetings between members, and workshops. Isu perdagangan manusia menjadi masalah yang serius bagi Indonesia. Kasus perdagangan manusia mengalami ppeningkatan di tahun 2016-2017. Berbagai uoaya dilakukan Indonesia untuk menekan angka perdagangan manusia, termasuk melakukan kerjasama bilateral. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia. Kerjasama yang dilakukan ialah program kerjasama Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons(AAPCTIP). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deksriptif yang menggunakan teori kerjasama internasional sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan AAPCTIP dilakukan dengan melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, PPATK, dan LPSK. Program tersebut berupa pendanaan program, pelatihan terhadap aparat penegak hukum, memfasilitasi pertemuan antar anggota, dan workshop.