Implementasi undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Majid, Abdul (2020) Implementasi undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abdul Majid_F23316204.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi postulat bahwa salah satu karakteristik unik dalam sejarah pemikiran hukum Islam adanya lembaga pengawas keuangan dan perekonomian yang disebut al-hisbah. Konsep lembaga al-h}isbah ini banyak diderivasi sebagai landasan historis pembentukan lembaga pengawas keuangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK dalam penga¬wasan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK dalam penga¬wasan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah dikaji secara yuridis melalui studi perbandingan di PT. Bank Mandiri Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Bank Jabar Banten Syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari sejumlah literatur dan hasil wawancara dengan para informan berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK dalam penga¬wasan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Sedangkan teknik pengum¬¬¬¬pulan data dipero¬leh dari book review, dokumentasi, dan interview. Analisis data dilakukan melalui metode perbandingan hukum secara deduktif dan induktif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori hukum kritis dan didukung dengan teori-teori hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan: (a) implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011UU Tentang OJK dalam pengawasan pembiayaan berma¬salah di perbankan syariah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mana¬jemen risiko dan pene¬gakan hukum. Manajemen risiko meru¬pakan mekanisme pengawasan OJK untuk mengatur setiap bank agar konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembi¬a¬yaan. Pene¬gakan hukum merupakan mekanisme pengawasan OJK untuk mengatur setiap bank mampu mengatasi pembiayaan bermasalah melalui upaya hukum non-litigasi dan litigasi; (b) dintinjau dari perspektif yuridis, implementasi UU OJK dalam penga¬wasan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah telah sejalan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, kaidah-kidah, dan norma-norma hukum Islam, serta menjadi suatu kebutuhan yang bersifat primer (maslahah al-ẓaruriyyah). Temuan penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 UU Tentang OJK terbukti berimplikasi positif pada semakin menurun¬nya angka NPF dan membaiknya CAR dalam lima tahun terakhir (2015-2019) di PT. Bank Mandiri Syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia, kecuali di PT. Bank Jabar Banten Syariah angka NPF nya masih di atas 5 %. Saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah bank syariah hendaknya OJK memperketat pengawasan penyaluran pembiayaan di bank syariah.