Tinjuan fiqh siyasah dustiriyah terhadap implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 97/puu-xiv/2016 tentang aliran kepercayaan: studi kasus di kabupaten lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Farihah, Nasihatul (2020) Tinjuan fiqh siyasah dustiriyah terhadap implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 97/puu-xiv/2016 tentang aliran kepercayaan: studi kasus di kabupaten lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nasihatul Farihah_C05216042.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimana Implementasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan? Serta Bagaimana analisis fikh siyasah dusturiyah terhadap implementasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan? Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) atau disebut penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya di beri penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya implementasi dari putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan di kabupaten Lamongan sudah terdapat implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat upaya dari pihak Bupati Lamongan membuat surat keputusan Nomor: 188/631/KEP/413.013/2019 tentang tim pembinaan dan pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu setelah turunnya surat keputusan yang dibuat oleh bupati Lamongan dari pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga telah melakukan sosialisasi kepada Majlis luhur kepercayaan Indonesia dan dinas-dinas yang terkait seperti,dinas kesatuan bangsa dan politik, forum komunikasi umat beragama (FKUB) dll. Namun terdapat kendala dalam pengimplementasian surat keputusan yang dibuat oleh bupati Lamongan yaitu terkiat perlindungan Pendidikan bagi penghayat kepercayaan, hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan dalam surat keputusan yang dibuat oleh bupati tentang pelayanan dan perlindungan Pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan. Yang kemudian hal ini mengesankan bahwa dinas Pendidikan tidak mendukung Pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Hanya saja dari dinas Pendidikan menjalankan kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional yaitu berkurikulum agama. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran: apabaila dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut aliran kepercayaan dapat mendapatkan hak-hak konstitusionalnya kembali maka menjadi suatu hal penting untuk difikirkan kembali oleh pemerintahan Kabupaten Lamongan dan dinas Pendidikan terkait perlindungan Pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Karna dalam surat keputusan Nomor: 188/631/KEP/413.013/2019 tentang tim pembinaan dan pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bupati tidak menjelaskan adanya perlindungan Pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan.