Pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota dalam peraturan KPU nomor 7 Tahun 2018 ditinjau dari fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aisyah, Nur Izza Ayu (2020) Pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota dalam peraturan KPU nomor 7 Tahun 2018 ditinjau dari fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Izza Ayu Aisyah_C05216044.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa statute approach dan conceptual approach. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 sebagai hukum positif dan duhubungkan dengan konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 khususnya Pasal 20 ayat 3 huruf (a) dan (b) yang menetapkan kuota untuk setiap provinsi paling banyak adalah 60 orang dan kabupaten atau kota sebanyak 40 orang. Hal ini telah bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang tidak pernah membatasi seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Artinya, Undang-Undang tersebut memperbolehkan bagi siapapun Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk mengikuti seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum. Menurut pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyyah pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu Negara tidak boleh ada yang bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasya. Hal ini seperti pada zaman khulafaur rasyidin yang setiap kali dalam mengeluarkan putusan tetap berpegang teguh pada al-Quran dan as-Sunah. Konteks tersebut sama halnya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota Nomor 7 Tahun 2018 yang harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.