ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 372 Analisis hukum pidana Islam terhadap Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan: studi kasus dugaan penggelapan dalam Akad Sewa Menyewa Krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ibadiyah, Intan Nasikhatul (2020) ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 372 Analisis hukum pidana Islam terhadap Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan: studi kasus dugaan penggelapan dalam Akad Sewa Menyewa Krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Intan Nasikhatul Ibadiyah_C03216018.pdf
Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372-377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan juga telah di atur dalam Pasal yang sama. Sedangkan hukum Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana ini, namun bisa di analogikan menjadi ikhtilas. Adapun rumusan masalah dari penelitian adalah bagaiaman implementasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap akad sewa menyewa krembu yang di duga terdapat unsur penggelapan dan bagaimana akad sewa menyewa krembu dalam kajian fiqih jinayah.Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pidana Penggelapan (Studi Kasus Dugaan Penggelapan dalam Akad Sewa Menyewa Krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusam masalah: (1) Bagaimanakah implementasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap akad sewa menyewa krembu yang di duga terdapat unsur penggelapan di Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo? (2) Bagaimanakah akad sewa menyewa krembu dalam kajian fiqih jinayah di Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo?
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pola pikir deduktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis praktek akad sewa menyewa krembu data ini berasal dari wawancara, bahan pustaka, Undang-Undang dan jurnal-jurnal hukum yang di olah dan di analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian secara langsung dilapangan (field research). Implmentasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan di Sidoarjo kurang maksimal karena masih banyak warga melakukan akad sewa menyewa krembu . Hal tersebut di karenakan beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, keadaan ekonomi dan pendidikan. Tindakan duggaan penggelapan dalam akad sewa menyewa merupakan pelanggaran pada pasal 372 tetapi tidak ada tindakan hukum dari pemerintahan setempat, sedangkan dalam hukum pidana islam tindakan ini dapat di kenai hukuman ta’zir. Hukuman akan di tentukan oleh pemerintah sesuai jenis dan tindakan kejahatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.