Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan: studi Putusan Nomor:331/Pid.B/2018/PN Bjn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Virgin, Zanuba Arifah (2020) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan: studi Putusan Nomor:331/Pid.B/2018/PN Bjn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zanuba Arifah Virgin_C03215040.pdf
Download (845kB)

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitan perundang-undangan (Statute Aproach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro 331/pid.B/2018/PN Bjn memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sedangkan hakim memutus menggunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini hakim memutus menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Alasan Majelis Hakim memutus menggunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-5 KUHP dalam hal pemberatan (pengrusakan). Kedua, berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan terdakwa dijatuhi hukuman berupa hukuman had atau potong tangan karena telah terpenuhinya semua syarat dan rukun tindak pidana tersebut. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada para aparat penegak hukum terutamahakim alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara peradilan diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana, sehingga yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif maupun kreatif.