Tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana Islam: analisis putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zulmulki, Zulmulki (2021) Tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana Islam: analisis putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zulmulki_C93216116.pdf
Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan hukum normatif, buku-buku, dokumen-dokumen dan pendapat para sarjana (doktrin) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut peneliti. Tindak pidana pencabulan anak yang mana putusan pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/ 2018/PN Msh dengan terdakwa anak La Yusril alias Ucu dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dilembaga permasyarakatan anak (LPKA) Ambon dan latihan kerja selama 1 (satu) bulan di lemabaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) Ambon. Putusan ini dalam menjatuhkan hukuman pelatihan kerja terlalu ringan dan kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Yang seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim harus merujuk pada pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradialn Anak. Dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 71 ayat 10 huruf c dengan pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan anak termasuk kedalam tindak pidana ketegori jari>mah ta’zi>r dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jari>mah yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud.