Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama Pangkalan Bun nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tentang penolakan pembatalan perkawinan TNI karena hanya kurang syarat administratif

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mustika, Suci Cahaya (2021) Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama Pangkalan Bun nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tentang penolakan pembatalan perkawinan TNI karena hanya kurang syarat administratif. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Suci Cahaya Mustika_C91217145.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian pustaka yang bertujuan agar terjawabnya dari permasalahan seorang TNI telah melakukan pemalsuan data administrati dari dandim Pangkalan Bun agar segera menikah dengan seorang janda. Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan maksud memahami kejadian dialami subjek dengan mendeskripsikan pertimbangan hakim di pengadilan agama pangkalan bun yang menolak permohonan pembatalan perkawinan disebabkan kurangnya administratif yang bertujuan membuat gambaran sesuai fakta dari persoalan. Kemudian di analisis dengan deskriptif dimulai sifat umum ke khusus. Hasil dari penelitian yang penulis teliti dari putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tentang penolakan pembatalan pernikahan TNI yang telah diajukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun disebabkan kurangnya syarat administratif adalah kurang tepat. Hakim berpendapat bahwa perilaku dengan memalsukan surat izin dari atasan TNI yang mana merupakan salah satu syarat administratif pernikahan TNI tidak bisa dijadikan landasan yuridis dan telah memenuhi syarat rukun pernikahan pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pembatalan perkawinan. Dalam mengemukakan putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun seharusnya majelis hakim memakai dasar pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan TNI. Dari penelitian ini bisa diuraikan majelis hakim seharusnya agar lebih teliti dalam memakai dasar hukum untuk memutuskan perkara dan lebih melihat mafsadahnya. Untuk Kepala Kantor Urusan Agama lebih teliti lagi dalam pemeriksaan berkas pendaftaran pernikahan agar tidak terjadi hal yang sama.