Analisis Yuridis terhadap Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan Dwangsom dalam Perkara Hadanah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khotimah, Khosnol (2021) Analisis Yuridis terhadap Putusan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg tentang penerapan Dwangsom dalam Perkara Hadanah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khosnol Khotimah_C91217115.pdf
Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu menitikberatkan pada bahan tertulis sebagai sumber utamanya yaitu Putusan PA Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2015/PA.Skg dan PTA Makassar Nomor: 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama penerapan dwangsom dalam perkara hadanah sebagai upaya agar putusan tidak menjadi illusoir (hampa) agar Tergugat mau menjalankan isi putusan secara sukarela dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan anak. Namun, dwangsom bersifat imperatif (bukan sebuah keharusan) untuk dikabulkan hal ini kembali kepada objektivitas hakim untuk menilai suatu putusan. Kedua analisis yuridis pertimbangan hukum mengabulkan permohonan dwangsom sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding dalam perkara hadanah di PTA Makassar telah memenuhi landasan filosofis dan landasan yuridis yaitu ketentuan Reglement Acara perdata (Reglement op de bugerlijke Rechvordering), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, SEMA No. 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama yang pada pokoknya membahas bahwa dwangsom hadir sebagai upaya untuk meminimalisir kesulitan dalam pengeksekusian anak, penjatuhan dwangsom harus didasarkan atas permohonan yang jelas dan bersifat condemnatoir, serta hakim dilarang melakukan ultra petita dalam menjatuhkan dwangsom demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Saran yang dapat penulis berikan yaitu pertama bagi advokat dan Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi orang yang berperkara untuk meminta Penggugat mencantumkan permohonan dwangsom dalam petitum gugatan. Kedua, mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Hukum Acara Perdata Tahun 2007 yang di dalamnya memuat salah satunya mengenai penerapan dwangsom.