Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang pembatalan nikah karena suami pengidap HIV

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sa'adah, Sayyidah Alifah (2021) Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang pembatalan nikah karena suami pengidap HIV. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sayyidah Alifah Sa'adah_C91217142.pdf
Download (2MB)

Abstract

Adanya skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) Apa pertimbangan hukum terhadap pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun alur dari analisis tersebut diawali dengan mendeskripsikan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Pariaman di dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm dengan alasan suami adalah seorang pengidap HIV yang kemudian perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Perkara ini dianalisis secara sistematis dengan mengumpulkan data-data beserta beberapa literatur dan juga referensi yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hukum Islam yang digunakan untuk menganalisa masalah ini adalah teori fasakh nikah, kaidah dar’ al-mafasid muqoddam ‘ala jalb al-masaliḥ, dan maqasid shari’ah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya penolakan permohonan pembatalan perkawinan oleh Majelis Hakim Kota Pariaman adalah karena Pemohon tidak dapat membuktikan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap pasangan selama perkawinan berlangsung, dengan artian Pemohon telah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang pengidap HIV sebelum akad nikah. Namun, menurut asas contra legem Majelis Hakim dapat memutuskan putusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, mengingat penyakit HIV dapat diqiyaskan dengan penyebab fasakh nikah, sehingga menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemanfaatan. Dan hal tersebut juga dapat menjaga beberapa hal dari Maqasid Shari’ah.Dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, Majelis Hakim Kota Pariaman berperan penting adalah hal keadilan serta pemberian keputusan yang bijak bagi kedua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim hendaknya memberikan keputusan seadil-adilnya dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki hakim (seperti hak atas asas contra legem) mengingat melakukan perkawinan dengan seorang pengidap HIV dapat dikategorikan sebagai penyebab fasakh nikah. Sehingga dapat mencegah lebih banyak kerusakan di kemudian hari.