Fiqh Bank Syariah sebuah telaah kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika praktik Bank Syariah di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Firmansyah, Mu'min (2020) Fiqh Bank Syariah sebuah telaah kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika praktik Bank Syariah di Indonesia. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mu'min Firmasyah _F23416155.pdf
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk telaah pustaka (library research), kategori penelitian agama sebagai gejala budaya dengan pendekatan historisitas dan ushul fiqh. dengan jenis deskriptif analitik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam, (2) kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan bank syariah di Indonesia, dan (3) aktualisasi fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) Fatwa merupakan bagian dari ijtihad, namun bersifat lebih khusus daripada ijtihad, karena dilakukan ketika adanya suatu pertanyaan atau kejadian nyata pada saat itu. Dengan demikian, kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam memegang peran yang sangat strategis karena merespon dan menjawab setiap persoalan fiqh kontemporer yang muncul, (2) Majelis Ulama Indonesia memprakarsai berdirinya bank syariah Melalui kajian-kajian, seminar-seminar dan simposium sejak tahun 1990, hingga pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, lalu diikuti oleh bank-bank syariah lainnya, baik yang murni syariah maupun bank konvensional yang menyelenggarakan unit syariah. Kemudian, untuk menjamin praktik bank syariah sesuai dengan prinsip syariah maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah lembaga fatwa yang khusus mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, MUI telah memberi kontribusi yang besar dalam pertumbuhan dan pengembangan bank syariah di Indonesia, (3) Fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah sudah bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Transformasi ini menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Namun, tidak bisa dipungkiri masih terjadi praktik bank syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena adanya beberapa kendala di lapangan, padahal sudah dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga fatwa DSN-MUI belum menjadi solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, harus terus diupayakan agar keyakinan masyarakat terhadap praktik bank syariah terus tumbuh untuk menghindari praktik ribawi yang dilarang oleh Islam.