Kontekstualisasi nilai Feminisme Amina Wadud dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rifki, Abdurrahman (2021) Kontekstualisasi nilai Feminisme Amina Wadud dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Masters thesis, UIN Sunan Ampel.

Text
Abdurrahman Rifki_F02919267.pdf
Download (3MB)

Abstract

Fokus penelitian tesis ini membahasa tentang 1) bagaimana teori kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS? 2) Bagaimana konsep strategi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS ? 3) Bagaimana aplikasi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS? Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan dari Edmund Husserl tentang fenomenologi, dengan teori feminisme Amina Wadud dan penelitian library research yang ditinjau melalui metode kualitatif. Metode yang digunakan penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data adalah dari dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, 1) teori kontekstualisasi nilai meliputi teori feminisme eksistensial, feminisme liberal, dan feminisme radikal. Pertama, dari teori feminisme ekstensialisme memiliki konsep being in itself yang mengacu pada sesuatu yang konstan. Kedua, teori feminisme liberal memberikan hak korban dalam pembebasan kaum perempuan sesuai dengan pada pasal 2 huruf c dinyatakan bahwa, asas RUU-PKS salah satunya ada kepentingan terbaik bagi korban. Ketiga, teori feminisme radikal sesuai dalam undang-undang mengenai perlindungan koban dan saksi yang mengawali pada UU No. 13 tahun 2006. 2) konsep strategi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS, ada empat konsep yakni, hak korban kekerasan seksual, pengaturan hak korban kekerasan seksual hak-hak korban dalam RUU-PKS, dan memperkuat hak korban dalam RUU-PKS. 3) Aplikasi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS, ada empat yaitu perlindungan hak terhadap beragama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap kehormatan, perlindungan terhadap harta.