This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Elviana, Citra Z (2016) Sistem Pemilihan Pimpinan DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD dan DPRD : Perspektif Fiqih Siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (327kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (109kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (118kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (588kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (186kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (175kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (115kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (126kB) | Preview |
Abstract
Skripsi dengan judul Sistem Pemilihan Pimpinan DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perspektif Fiqih Siyasah) ditulis untuk menjawab pertanyaan Bagaimana sistem pemilihan pimpinan DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap sistem pemilihan pimpinan DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif – analisis.
Hasil penelitian menyimpulkan Dengan sistem seperti ini anggota DPR tidak bisa memilih pimpinannya dengan kehendaknya sendiri dan juga telah mengebiri hak-hak konstitusional setiap anggota DPR. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilihan pimpinan DPR dengan mekanisme paket akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih rumit. Pemilihan ketua DPR dengan Mekanisme paket menimbulkan konflik internal di tubuh lembaga legislatif itu seperti terjadinya dualism kekuasaan di parlemen. Dalam Fiqh Siyasah, persoalan sistem pemilihan pimpinan DPR tidak dijelaskan dalam Islam sehingga dapat dilakukan ijtihad untuk persoalan-persoalan yang tidak ada landasan hukumnya. Dari penjelasan mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan diatas terdapat sisi yang berbeda mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan pemilihan ahl al hall wa al-‘aqd. Jika dalam pemilihan pimpinan DPR diambil 1 paket calon pimpinan dari setiap fraksi, lalu dimusyawarahkan secara mufakat.Akan tetapi jika tidak bisa dimusyawarakan secara mufakat maka dilakukan sistem voting dan yang memperoleh suara terbanyak itulah yang dipilih. Namun dalam islam pada masa Rasulullah, khalifah Umar ra. Dan pada masa Bani Umaiyah pemilihan ahl al hall wa al-‘aqd dilakukan dengan cara ditunjuk oleh khalifah. Dalam masa modern pemilihan Ahl ahl al hall wa al-‘aqd lebih tepat menggunakan pemilu secara berkala. Namun ada sisi yang sama pula dalam kedua sistem pemilihan tersebut yaitu dalam pemilihan pimpinan DPR setiap fraksi menunjuk satu paket calon pimpinan. Sedangkan dalam pemilihan ahl al hall wa al-‘aqd pada zaman dahulu ditunjuk oleh khalifah/imam.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada DPR sebaiknya dalam membuat Rancangan Undang-Undang lebih teliti supaya tidak terjadi Pro dan Kontra dimasyarakat dan tubuh intitusi legislatif itu sendiri. Yang mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusional para anggotanya. Dan juga membuat adanya dualism kekuasaan Di dalam isntitusi tersebut.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Politik |
||||||||
| Keywords: | Perspektif Fikih Siyasah; DPR; MPR | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||||
| Depositing User: | elviana citra | ||||||||
| Date Deposited: | 17 Mar 2016 02:28 | ||||||||
| Last Modified: | 12 Nov 2019 06:53 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/4747 |
Actions (login required)
 |
View Item |
