This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Saputro, Arfian Renaldo (2021) Analisis yuridis dan fiqh Siyasah Dusturiyah Idariyah terhadap sanksi administratif dalam peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](https://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Arfian Renaldo Saputro_C04217003.pdf Download (1MB) |
Abstract
Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan jenis pendekatan socio legal studies yang artinya melihat hubungan timbal balik hukum di tengah – tengah masyarakat. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder, studi dokumen, pengamatan, dan wawacara untuk diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif dan deskriptif Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, Pemberian sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru ditemukannya ketidakharmonisan dengan peraturan perundang – perundangan yang lebih tinggi sementara sanksi administratif yang diperuntukkan bagi pelanggar masih terbilang belum sangat tegas dan apabila jika terus diterapkan maka terkesan menyalahi aturan hukum yang seperti Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 101, yakni “Pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun”. Lalu diatur lebih lanjut dalam pasal 91, yakni “Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).” Dalam hal ini tidak adanya denda administratif sehingga banyak sekali dilakukan penyitaan KTP jika dibiarkan berlangsung maka dapat mengancam tidak adanya kejelasan identitas bagi masyarakat Surabaya. Kedua, Dalam analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Idariyah bahwasannya Sanksi Administratif yang termuat dalam kebijakan Pemerintah Kota Surabaya berupa Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 sesuai dengan ajaran islam yakni berupa kepatuhan dan ketaatan ummat terhadap Imamah (Pemimpin) yang telah ada dalam kaidah Ushul Fiqh dalam hal ini apabila hal tersebut dilaksanakan dalam keadaan darurat sehingga supaya tetap patuh dan tunduk kepada pemimpin terlebih lagi kepada Allah SWT. Selaras dengan kesimpulan tersebut, maka dibutuhkan adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya beserta staff dan jajarannya agar supaya melakukan perubahan dan menerbitkan peraturan hukum yang baru guna sebagai payung hukum yang baik selama wabah pandemi Virus Covid – 19 terutama di Kota Surabaya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara Kebijakan Publik |
||||||||
| Keywords: | Analisis, Yuridis; Peraturan Walikota; Sanksi Administratif; Fiqh SIyasah Dusturiyah Idariyah. | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Arfian Renaldo Saputro | ||||||||
| Date Deposited: | 12 Apr 2021 21:53 | ||||||||
| Last Modified: | 12 Apr 2021 21:53 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/47495 |
Actions (login required)
 |
View Item |
