Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap keputusan yang tidak bisa diajukan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Darmawan, Darmawan (2021) Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap keputusan yang tidak bisa diajukan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Darmawan_C94217075.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. tentang keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian siyasah dusturiyah. Hasil dari penelitian ini disimpulkan keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, merupakan pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konsep siyasah dusturiyah memberikan perbedaan antara keputusan yang menjadi produk dari penguasa (khalifah) dan peraturan yang menjadi produk ahl al-h{all wa al-‘aqdi (legislatif) terkait kewenangan wilayah al-mazalim. Sehingga pembatasan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang objek sengketa tata usaha negara juga dikenal dalam kewenangan wilayah al-mazalim. Penulis memberikan saran bahwa, pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara harus dilihat secara komprehensif oleh hakim, sehingga putusan yang diambil tidak merugikan para pihak baik pemerintah maupun masyarakat, pembatasan kewenangan wilayah al-mazalim perlu dipaparkan secara limitatif karena secara tektual belum dijelakan secara jelas antara keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling).