Kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate: perspektif ekonomi politik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wajo, Abd. Rauf (2020) Kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate: perspektif ekonomi politik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abd. Rauf Wajo _F53317001.pdf
Download (3MB)

Abstract

Pembangunan ekonomi Islam sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Kota Ternate, diimplementasikan melalui Peraturan Daerah dan regulasi terkait lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Namun kebijakan pembangunan ekonomi Islam dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar, antara lain keterbatasan perundang�undangan, rendahnya literasi masyarakat, minimnya sumber daya insani serta rendahnya daya saing. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana pendekatan kebijakan pemerintah Kota Ternate dalam pembangunan ekonomi Islam dan bagaimana analisis kebijakan ekonomi politik terhadap pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendekatan kebijakan pemerintah Kota Ternate dalam pembangunan ekonomi Islam dan memahami kebijakan tersebut melalui analisis ekonomi politik. Penelitian ini adalah jenis penelitian kebijakan ekonomi dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori ekonomi politik sebagai sebuah perspektif untuk menganalisis kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate, berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis interdisipliner. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Lahirnya kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate setidaknya didasari atas empat pendekatan mendasar, yaitu: pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, dan ekonomis. 2. Melalui analisis ekonomi politik, disimpulkan bahwa: a. Kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate adalah sebuah kebijakan publik yang diproses melalui beberapa tahapan. b. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam di Kota Ternate telah memenuhi lima standar kebijakan ekonomi politik Islam, yaitu: 1). melakukan program edukasi dan pemberdayaan; 2). membangun kawasan ekonomi baru dan terpadu serta membantu permodalan bagi UMKM; 3). Melakukan Holding BUMD dan mendirikan pasar syariah; 4). Mendirikan PT. BPRS Bahari Berkesan, investasi, serta pengelolaan dana zakat; dan 5) menetapkan perencanaan strategis pembangunan ekonomi Islam berkelanjutan di Kota Ternate; c. Pembangunan ekonomi Islam dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang liberalis, jika ditunjang oleh keberpihakan dan dukungan politik pemerintah sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate. Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa dukungan dan keberpihakan politik pemerintah menjadi faktor paling menentukan tercapainya standar kebijakan pembangunan ekonomi Islam di Kota Ternate. Tanpa adanya kedua faktor ini, pembangunan ekonomi Islam tidak dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan ekonomi masyarakat.