Analisis hukum islam dan undang-undang n0. 23 tahun 2007 terhadap transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayati, Imroatul (2021) Analisis hukum islam dan undang-undang n0. 23 tahun 2007 terhadap transaksi jual beli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Imroatul Hidayati_C02215029.pdf
Download (1MB)

Abstract

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati dan mendengar dan kemudian mencatatnya dari suatu peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa: pertama, transaksi jual beli di lahan PT. KAI dilakukan dengan cara pedagang berjualan di bantaran rel selebar kurang dari 2 meter. Barang dagangan menempel di tepi kanan kiri besi rel. Jadi, pembeli harus berjalan di atas rel ketika berbelanja dan bertransaksi. Kedua, transaksi jual beli di lahan PT KAI Dupak Magersari Surabaya sudah masuk dalam kategori transaksi jual beli yang sah, dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana ketentuan dalam syari'at. Selain itu transaksi tersebut dilakukan dengan dasar keridhaan atau kerelaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan barangnya pun tidak termasuk objek yang dilarang untuk diperjual belikan. Namun ditinjau dari aspek ketetapan secara syar'i, transaksi yang dilakukan dilahan PT. KAI kedudukan hukumnya menjadi perbuatan yang dilarang menurut konsep sadd az|-z|ari’ah. Dengan memperhatikan dampak yang dapat terjadi dan bisa mendatangkan kemudharatan, maka perkara tersebut dilarang. Demikian pula ditinjau dari hukum positif, pemerintah juga jelas melarang aktivitas tersebut dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 181 ayat (1) dan pasal 192.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk meningkatkan keberhasilan penataan pedagang di lahan PT. KAI Dupak Magersari disarankan; pertama, Kepada para pedagang dan pembeli di lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya diharapkan lebih sadar hukum terutama tentang penggunaan lahan yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2007 dan sebaiknya memaksimalkan kios-kios yang sudah disediakan di pasar Turi; kedua, pemerintah kota Surabaya hendaknya segera menutup jalan akses masuk lahan yang digunakan transaksi jual beli dengan maksud agar para pedagang kembali berjualan ditempat yang sudah disediakan yakni pasar Turi. Sehingga dapat menghidupkan kembali suasana kegiatan jual beli di pasar Turi.