Analisis hukum islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di Negara Pakistan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nafisah, Ummahatul Lailatin (2021) Analisis hukum islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di Negara Pakistan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ummahatul Lailatin Nafisah_C91217082.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.Berdasarkan data yang sudah didapatkan dianalisismenggunakan analisis deskriptif analitik dengan pola fikir deduktif yang akan membahas tentang sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 kemudian akan dianalisis menggunakan hukum Islam yakni Qiyas dan Maslahah Mursalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 adalah sebuah kewajiban bagi penduduk di negara Pakistan untuk mencatatkan perkawinannya, adapun bagi mereka yang tidak melakukan suatu pencatatan perkawinan maka diberikan sanksi yang tegas yakni berupa denda atau penjara. Aturan legislasi dari peraturan ini bertujuan agar tidak terjadi sengketa di tengah-tengah masyarakat Pakistan dan perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat. Juga berguna untuk menjawab pertanyaan seputar pencatatan perkawinan dan manfaatnya bisa digunakan untuk semua penduduk Pakistan atau negara lain yang memiliki kesamaan dalam masalah tersebut.Adapun hasil analisis hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di negara Pakistan dalam Muslim Family Law Ordinance 1961 adalah bahwa sistem pencatatan perkawinan di negara tersebut sesuai dengan konsep Qiyas dan Mas}lah}ah Mursalah yakni terbukti telah membawa banyak kemaslahatan daripada kemudharatan. Jikalau perkawinan tidak dicatatkan akan menimbulkan sengketa dan bertindak sewenang-wenang pada salah satu pihak serta di mata negara perkawinan dianggap tidak sah. Dan juga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan revisi UU No. 1 Tahun 1971 tentang perkawinan dikarenakan pentingnya manfaat serta tujuan dari adanya pencatatan perkawinan. Berdasarkan dengan kesimpulan tersebut, Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan yang dikaji dan diteliti merupakan model negara yang berani merumuskan undang-undang baru bagi masyarakatnya dengan harapan mampu menjadi cerminan pemerintah dalam menjawab problematika pencatatan perkawinan di masyarakat Indonesia dan masyarakat negara lainnya