Hukum otopsi jenazah: analisis komperatif istinbat hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia irsyad al-fatwa ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2009

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hamdani, Mohammad Asrul (2021) Hukum otopsi jenazah: analisis komperatif istinbat hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia irsyad al-fatwa ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2009. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mohammad Asrul Bin Hamdani_C45217015.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian komperatif yang menguji hipotesis mengenai perbedaan antara variabel atau sampel yang diteliti. Dalam penelitian komperatif ini dilakukan perbandingan antara dua variabel, yaitu dicari perbedaan dari kedua fakta yang diteliti. Fakta yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Penelitian ini juga adalah jenis penelitian library research yang berpusat pada kajian fatwa otopsi jenazah menurut Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia serta menggunakan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Proses penelitian menemukan bahwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menetapkan bahwa sunnah hukumnya otopsi jenazah berdasarkan keadaan yang tertentu dan mubah. Majelis Ulama Indonesia pula memfatwakan hukum otopsi jenazah sebagai harus berdasarkan keadaan yang tertentu. Antara persamaan kedua institusi ini adalah dari segi hukum, keduanya berpendapat harus otopsi jenazah tetapi berdasarkan keadaan tertentu. Manakala, yang menjadi perbedaan kedua institusi tersebut adalah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam istinbat hukumnya lebih menggunakan metode qiyas dan hanya beberapa qaidah fiqhiyyah yang digunakan, tetapi Majelis Ulama Indonesia lebih menggunakan qaidah fiqhiyyah dalam membahas permasalahan otopsi. Saran yang terdapat dalam penelitian ini ditujukan kepada semua pihak terutama bagi pihak medis dan badan yag diberi kewenangan melakukan autopsi oleh pihak pengadilan, walaupun ayat tentang kebolehan otopsi jenazah tidak ditulis secara umum, namun penggunaan otopsi jenazah pada masa kini amat diperlukan dalam membantu mencari keadilan bagi si mati dan keluarga si mati dan juga untuk kemaslahatan ummat.