Tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan Lembaga Bawaslu perihal pelibatan anak saat kampanye Pilkada Tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Irawan, Mukhamad Ferry (2021) Tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan Lembaga Bawaslu perihal pelibatan anak saat kampanye Pilkada Tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mukhamad Ferry Irawan_C04217026.pdf
Download (1MB)

Abstract

Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola hukum deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai fungsi pengawasan lembaga Bawaslu perihal pelibatan anak saat kampanye pilkada tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyasah Idariyyah yang merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah tetntang cara pengaturan masalah ketatanegaraan (administratif) Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga Bawaslu mempunyai tugas dan kewenangan yaitu mencegah, mengawasi dan menindak (memutus) sengketa pelanggaran proses pemilu. Akan tetapi kasus yang sama masih sering terjadi setiap menjelang pemilu yaitu kasus pelibatan anak saat kampanye politik. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya regulasi, sanksi dan penindakan terhadap para pelanggar proses pemilu. Tugas dan kewenangan Bawaslu dalam tinjauan Fiqh siyasah mempunyai kesamaan dengan Wilayat al-Hisbah, untuk tugasnya yaitu sama-sama mencegah agar tidak sampai terjadi pelanggaran dan mengawasi berjalanya suatu hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat, selain itu kewenangannya sama-sama bisa menyelesaikan dan menindak (memutus) perkaranya sendiri serta tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya Bawaslu seharusnya bisa lebih tegas dan adil dalam menyelesaikan persoalan pelibatan anak saat kampanye politik, peran dari masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu sebaiknya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada agar dimasukkan norma yang mengatur tentang pelarangan pelibatan anak saat kampanye politik.