Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-Jkt tentang pembatalan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kurniawati, Chintya Eka Yulia (2021) Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-Jkt tentang pembatalan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Chintya Eka Yulia K_C94217074.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori hukum Islam yakni, Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT menyatakan bahwa dasar yang menjadi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020 yakni Putusan DKPP Nomor 317/2019 mengandung cacat yuridis karena bertentangan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 458 ayat (3), (4), (5), (8) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, dan Pasal 36 Peraturan DKPP Nomor 02 Tahun 2019 sehingga pengadilan memutuskan untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020. Permasalahan terkait pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik berdasarkan konsep fiqh siyasah dapat diselesaikan oleh wila>yah al-mazalim yang mempunyai kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman penguasa kepada hak-hak rakyat. Evi kehilangan hak dan kesempatan untuk mengajukan hak pembelaan diri selama sidang aduan dkpp. Berdasarkan kesimpulan diatas bahwasanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berperan sebagai lembaga kuasi peradilan dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan pengaduan atau pelaporan agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan sehingga tetap menjaga marwah integritas dan kredibilitas institusi penyelenggara pemilu.