Analisis hukum islam dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli kue di UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nasruddin, Muhammad Fariz (2021) Analisis hukum islam dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli kue di UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Fariz Nasruddin_C92217093.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara terhadap pelaku usaha dan kemudian di selaraskan dengan literasi yang diambil dari buku, jurnal, skripsi untuk memenuhi jawaban dalam rumusan masalah. Adapun metode analisis yang digunakan dalam menganilisis masalah diatas adalah deskriptif analitif dengan pola pikir induktif. Yakni menjelaskan mengenai praktik jualbeli kue di UMKM desa Kalitengah, kemudian disimpulkan berdasar analisis hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli kue yang dilakukan di UMKM desa Kalitengah telah sesuai dengan prinsip akad jual beli Istishna’ dengan sistem pesanan, Akad pesanan disini dilakukan dengan cara pembeli memesan langsung kepada penjual untuk dibuatkan barang yang diinginkan kemudian, penjual akan mengonfirmasi kesangguppannya atau tidak memenuhi barang tersebut. Setelah itu barulah barang yang dipesan akan dibuatkan dengan kriteria sebagaimana yang dipesan di awal, setelah barang jadi pembeli akan melunasi pembayaran terhadap barang pesanannya. Namun sangat disayangkan terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan sehingga timbul masalah hukum baru yakni khiyar aib. Yaitu keadaan dimana pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang cacat atau ganti rugi dari pihak penjual. Sedangkan dalam UU perlindungan Konsumen penjual telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 16 yang berisi tentang larangan tidak menepati pesanan sesuai yang diperjanjikan, yang pada akhirnya akan timbul kewajiban pertanggungjawaban oleh pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian konsumen yang disebabkan olehnya seperti yang diatur kemudian di pasal 19 Undang-Undang perlindungan konsumen. Melihat dari kesimpulan diatas penulis menyarankan kepada penjual untuk lebih berhati hati dan mempertimbangkan kemampuannya dalam memenuhi pesanan yang diminta konsumen. Sedangkan bagi pembeli, penulis menyaranlan agar konsumen lebih kritis dan berhati hati dalam memesan kue agar tidak terjadi kesalahan produksi yang dapat merugikan pembeli sebagai konsumen.