Tinjauan fiqh siyasah Dusturiyah terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Haq, Muhammad Rahmadhan Saiful (2021) Tinjauan fiqh siyasah Dusturiyah terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Rahmadhan Saiful Haq_C94217052.pdf
Download (1MB)

Abstract

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Pembentukan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019?. Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang mengkaji dan menganalisa peraturan perUndang-Undangan, teori hukum serta yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sedangkan spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat banyak permasalahan. Mulai dari sistem pembentukan peraturan perUndang-Undangannya dan juga pasal pasal yang telah disahkan terdapat beberapa yang rancu atau kurang jelas dalam penjelasannya. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan prosedur secara rinci, mulai dari pembentukan hingga pengundangannya dan juga isi dari Undang-Undang tersebut haruslah sesuai dan tidak ada kesalahan sedikitpun. Dalam Fiqh Siyasah ini masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah kekuasaan Tasri’iyah. Yang mana dalam pembentukan sebuah Qonun atau Hukum Undang-Undang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar sebuah Qonun tersebut dihasilkan dengan baik dan juga sesuai dengan Al-Qur’an dan hadith. Manfaat melibatkan elemen masyarakat tersebut ialah agar sebuah Qonun dapat diterima oleh seluruh masyarakat dengan baik dan juga dapat dilaksanakan di negara tersebut. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya dibutuhkan pengujian secara formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi. Yang mana apabila terbukti maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh dikarenakan prosedur pembentukannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.