Analisis maqasid al-shari’ah terhadap pandangan pasangan yang menikah dengan menggunakan Taukil Wali Bi-al-Kitabah di KUA Beji Pasuruan tentang Regulasi Taukil Wali dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/Dj.Iii.Ii/Hk.00.7/1/2019

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Puji, Ayu Pratiwi (2021) Analisis maqasid al-shari’ah terhadap pandangan pasangan yang menikah dengan menggunakan Taukil Wali Bi-al-Kitabah di KUA Beji Pasuruan tentang Regulasi Taukil Wali dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/Dj.Iii.Ii/Hk.00.7/1/2019. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Puji Ayu Pratiwi_C01217026.pdf
Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan pasangan-pasangan di KUA Kecamatan Beji yang pernah melakukan prosedur taukl wali bi-al-kitabah. Dan juga mengetahui apakah regulasi yang dibuat pemerintah berdasarkan pendapat yang didapat apakah sudah menjangkau maqasid al-shari’ah atau sebaliknya. Dan skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode wawancara. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini yang penulis dapat dari wawancara kepada setiap pasangan, mereka sependapat dengan adanya regulasi tersebut dengan alasan agar tidak terjadi adanya pemalsuan data, serta memudahkan wali dari setiap pasangan yang berhalangan hadir dalam akad perkawinan yakni dengan berwakil menggunakan surat taukil wali. Dari kacamata maqasid al-shari’ah,regulasi surat taukil wali ini menurut hifz al-din dapat mempererat tali sillaturahim terhadap keluarga terutama kepada wali yang jauh, menurut hifz al-nafs dan hif{ al-‘aql regulasi ini dapat menjauhkan dari kemungkinan buruk pemikiran orang untuk memalsukan data perkawinannya dan sebagai bentuk lil ihtiyat pemerintah dalam penerapan aturan pencatatan perkawinan. Kemudian menurut hifz an-nasl regulasi ini sangat menjunjung tinggi adanya wali nasab yang benar-benar masih ada sebelum kemudian berpindah kepada wali hakim. Terakhir,menurut hifz al-mal regulasi ini sangat membantu perekonomian masayarakat sebab tidak ada beban biaya pada pengurusan surat taukil wali ini. Saran penulis yakni, oleh karena beberapa kekurangan ditemui meskipun tidak merusak eksistensi kehidupan, semoga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang edukasi atas setiap aturan yang di tetapkan dan memfasilitasi dan menjamin terhadap ekspedisi pengiriman surat taukil wali agar benar-benar langsung sampai di KUA tempat akad akan dilaksanakan.