Analisis hukum islam dan perdata terhadap Wanprestasi pada akad pembiayaan Murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Prasinta, Dwi (2019) Analisis hukum islam dan perdata terhadap Wanprestasi pada akad pembiayaan Murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dwi Prasinta_C92216154.pdf
Download (3MB)

Abstract

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak KJKS yaitu manager, karyawan dan anggota koperasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyatakan tiga hal bahwa yang pertama bentuk-bentuk wanprestasi pada KJKS Al-Marwah antara lain dikarenakan nasabah tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah di sepakati di awal, dalam hal ini nasabah tidak membayar angsuran hingga beberapa waktu, tidak membayar sama sekali, dan bahkan ada juga nasabah yang keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya kemudian menghilang. Faktor penyebab wanprestasi pada KJKS Al-Marwah dikarenakan anggota yang mempunyai pembiayaan dalam keaadan sedang tidak bekerja dan ada juga yang sebenernya mampu tapi menunda pembayaran karena tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan. Kedua yaitu solusi yang ditempuh pihak KJKS dalam hal ini ialah memberikan perpanjang waktu pembayaran dan keringanan angsuran bagi nasabah yang mempunyai itikad baik menyelesaikan pembiayaan, bagi nasabah yang benar-benar tidak memiliki itikad baik oleh KJKS dibiarkan dan menunggu anggota tersebut memiliki itikad baik kembali. Yang ketiga yaitu analisis hukum islam menurut sadd al-dhari>’ah solusi penyelesaian dengan cara dibiarkan tidaklah diperbolehkan karena akan menimbulkan kemafsadatan secara qat’i sebab akan merugikan pihak KJKS dan anggota lainnya. Pun menurut perdata, tidak dibenarkan sebab seseorang yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi sebagaimana sanksi wanpresati yaitu pasal 1243 KUH Perdata. Adapun saran yaitu pihak KJKS Al Marwah harus lebih tegas dalam menganalisis kelayakan anggota yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengajuan pembiayaan serta lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan yang ada dalam realisasi pembiayaan.