Mandatory sertifikasi halal: studi hukum positif terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhlisin, Ahmad (2021) Mandatory sertifikasi halal: studi hukum positif terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Muhlisin_F02918325.pdf
Download (2MB)

Abstract

Mandatory sertifikasi halal dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian dalam usaha mempercepat dam mempermudah perizinan berusaha, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu bagiannya memuat tentang pengaturan sertifikasi halal. Regulasi ini memberikan privilese kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal. Sementara itu, data menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro di Surabaya baru 50% yang sudah bersertifikat halal. Padahal, regulasi ini sudah diberlakukan dan mempunyai batasan waktu untuk dipenuhi. Dari latar belakang tersebut penelitian ini akan melihat tentang bagaimana prosedur dan pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya, serta pendapat mereka tentang regulasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Teori yang digunakan adalah efektivitas sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengawasi efektivitas dari tiga kriteria yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Kemudian, data penelitian diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis serta diverifikasi untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, prosedur dan pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya sudah sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Namun, apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Friedman diperoleh kesimpulan bahwa regulasi sertifikasi halal sebagai sistem hukum tidak akan berjalan efektif karena komponen substansi hukum yaitu prosedur sertifikasi halal dan struktur hukum yaitu pelaksana regulasi masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan sebaliknya, komponen budaya hukum yang diwakili oleh pendapat pelaku usaha yang mendukung adanya regulasi sudah tidak ditemukan adanya masalah.