Analisis hukum islam dan PP no. 14 tahun 2016 terhadap praktik sewa menyewa rumah di Desa Jati Kecamatan sidoarjo Kabupaten sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wahyuningtyas, Triska (2021) Analisis hukum islam dan PP no. 14 tahun 2016 terhadap praktik sewa menyewa rumah di Desa Jati Kecamatan sidoarjo Kabupaten sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Triska Wahyuningtyas_C92217111.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari lapangan melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait (Ketua RT, pemilik rumah, dan penyewa) dan teknik dokumentasi yang berupa surat perjanjian atau kontrak dan bukti pembayaran. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta terkait sewa menyewa rumah di lokasi penelitian yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori al-Ijārah dalam hukum Islam dan PP No. 14 Tahun 2016 yang bersifat umum, sehingga kesimpulan hukumnya dapat diterapkan pada fakta yang serupa di tempat lain yang berbeda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) pada praktik sewa menyewa rumah di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terdapat 2 transaksi. Transaksi pertama dilakukan antara penyewa pertama dengan pemilik rumah di atas surat perjanjian yang mencantumkan nama kedua belah pihak serta batasan waktu sewa. Sementara itu, transaksi kedua terjadi karena penyewa pertama sudah tidak menempati objek sewa dan mengalihkan sewa kepada penyewa kedua selama 6 bulan terakhir sebelum masa sewa habis tanpa izin dari pemilik rumah. Sehingga pada 4 bulan terakhir pemilik rumah menyelesaikan akadnya dengan penyewa pertama dan mengembalikan uang sewa selama 4 bulan karena penyewa kedua telah menempati objek sewa selama 2 bulan. (2) Pada transaksi sewa pertama menurut Hukum Islam akad tersebut sah karena sesuai dengan syarat dan rukun akad al-Ijārah. Sementara itu, pada transaksi kedua akadnya menjadi fasid (batal) karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad al-Ijārah diantaranya tidak ada izin dari pihak pemilik rumah. Sedangkan transaksi pertama menurut PP No. 14 Tahun 2016 akad tersebut sah karena telah sesuai denga ketentuan yang termuat di dalamnya. Sementara itu, pada transaksi kedua akadnya tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalamnya karena pihak penyewa pertama tidak memiliki hak penuh atas objek sewanya yang mengakibatkan akadnya tidak sah. Dari hasil penelitian di atas, maka hendaknya ketua RT lebih memperhatikan dan memberikan masukan atau informasi terhadap ketentuan sewa yang sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi permasalahan mengenai menyewakan kembali objek sewa tanpa izin pemilik rumah. Dan kepada para pihak yang melakukan akad sewa sebaiknya lebih memperhatikan terkait adanya kontrak perjanjian tertulis sebelum terjadinya akad yang di dalamnya minimal dijelaskan mengenai hak dan kewajiban, batasan waktu, serta nominal sewa untuk meminialisir kecurangan diantara para pihak.